Sehari setelah Indonesia.com di Kompas, koran Jawa Barat, Pikiran Rakyat, mengangkat tema mirip, Menuju Masyarakat Jabar yang Netizen. Berbeda dengan Kompas yang menampilkan tulisan bersifat renungan akhir tahun dan riak-riak perubahan-perubahan yang sudah terasa di masyarakat, Pikiran Rakyat mendudukkan pemerintah, pengamat, dan kabar dari lapangan. Wakil Gubernur, Dede Yusuf, diwawancarai, Jawa Barat Menuju Masyarakat Digital dan Cimahi sebagai maskot, Cimahi, Pertama Menjadi “Cyber City”. Kesamaan kedua media adalah narasumber dari ITB: Kompas menampilkan pendapat kontemplatif Yasraf A Piliang, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain, Pikiran Rakyat menyuguhkan “bahasa infrastruktur” dosen Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika, Budi Rahardjo, Jalan Panjang Menuju Jabar “Cyber Province”.

Jawa Barat kerap mengambil posisi sebagai perpanjangan ibukota. Secara geografis memang tidak perlu dibantah dan ini diperkuat oleh salah satu visi provinsi, “Menjadi mitra terdepan ibukota negara.” Terakhir, Wakil Gubernur menyatakan “sikap realistis” jika ibukota negara dipindahkan ke Jawa Barat.

Jangan mudah terlena dengan menjadi perpanjangan Jakarta, boleh jadi yang diperluas malah problematika permasalahan ibukota, alih-alih menyodorkan sebuah terobosan baru, sebagai provinsi atau metropolis yang tidak terjerembap pada galian permasalahan yang sama. Teknologi terbaru yang diperkenalkan di Jakarta memang dalam orde hari akan muncul pula di Bandung, ibukota Jawa Barat, tetap saja: yang datang berupa kemudahan dan manfaat untuk masyarakat luas atau gawai seri baru?

Sambil ancang-ancang menyongsong 2012, seperti yang dicanangkan oleh Wakil Gubernur, sering terpikir: sebenarnya yang perlu didatangkan itu sistem yang lebih baik atau suatu barang bla-bla-bla?

Kita perlu e-gov yang cakap, daring, terintegrasi, atau sistem birokrasi yang lebih memudahkan rakyat, yang mendudukkan birokrasipada khittah-nya melayani publik?

Kita membangun halte yang bersolek di jalan utama kota –di Bandung contohnya– atau sistem transportasi publik yang benar-benar mengangkut masyarakat sesuai keperluannya?

Dan sekarang ramai-ramai e-KTP dipromosikan oleh Menteri Dalam Negeri: ini tentang sekeping chip pengganti kertas cetakan atau tertib administrasi baru yang juga memudahkan mobilisasi warga negara ini sendiri?

Ah, retorika juga pertanyaan di atas; barangkali karena hampir setiap bertemu para teknokrat, saya dengar jawaban untuk saat ini ada pada kemauan kuat para pengambil kebijakan. Tak elok berputus asa, pun kesungguhan masih berupa perca-perca terserak-serak tidak rata.